KudusSosial

Badan Pertanahan Surati Pemkab Kudus Tentang “Kasus” Tanah Pasar Piji

Kudus, Dupanews.id – Upaya berbagai pihak untuk mengurai kasus Pasar Piji Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus mulai  bergulir. Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyurati Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) per 9 Februari 2021.

Kemudian Pemkab Kudus menindak-lanjuti dengan memanggil dan mengumpulkan berkas berkas yang dibutuhkan dari dinas/instansi terkait hingga pemerintahan desa (Pemdes) Cendono Kecamatan Dawe.

Pasar Piji (Foto Sup)

Salah satu yang diuber Pemkab Kudus adalah mencari bukti dan kesaksian tentang tanah seluas 122 meter persegi. Yang terdiri dua bidang dan atas nama Sarpinah sudah dibeli Kuswantoro 1996. Dengan harga Rp 32.675.000.

Lalu Kuswantoro juga membeli tanah seluas 106 meter persegi milik/atas nama Hartono seharga Rp 70 juta pada tahun yang sama. “Pembelian itu masih ada bukti kuitansi di tangan Kuswantoro. Sedang status tanah masih C desa dan itu ada di dokumentasi tanah C Desa Cendono. “ ujar Abu Bakar, salah satu kepercayaan dari Kuswantoro yang ditemui Dupanews, Jumat malam (5/3/2021).

Baca Juga : Bakobakum UMK, Mulai Tangani Kasus Penipuan 11 Pedagang Pasar Piji. Korban lain Berjatuhan

Sedang salah satu perangkat desa Cendono yang ditemui terpisah juga membenarkan terjadinya transaksi jual beli maupun “hitam putih” keberadaan tanah tersebut di C desa.

Ketika Pemkab kudus membangun ulang Pasar Piji yang semula dibangun Kuswantoro, dua tanah milik Sarpinah dan Hartono itu ikut terbeli. Seharusnya hal itu tidak perlu terjadi, ketika Sarpinah, Hartono dan pemkab menanyakan status tanah yang akan dibeli.  “Memang  tanah Sarpinah dan Hartono itu mungkin sekitar 500 meter persegi. Namun yang 122 meter dan 106 meter sudah jelas dibeli Kuswantoro. Petugas BPN saat itu juga tidak jeli saat melakukan pengukuran tanah yang seharusnya juga menanyakan kepada kanan kiri depan belakang tanah yang diukur. Disinilah masalahnya,” tegas salah satu perangkat desa Cendono yang tidak bersedia disebut namanya.

Baca Juga : Kasus Pasar Piji, Kuswantoro, Mantan Pejabat Kini sengsara, Tanahnya Konon “Dicaplok” Pemkab Kudus

Surat BPN.

Sedang isi surat BPN yang ditanda tangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. Pratomo Adi Wibowo, menyangkut permohonan Kuswantoro  untuk pengukuran bidang tanah per  9 maret 2020 Dengan nomor berkas 2042/2018 atas tanah Letter C nomor 1392 Persil 31 Kelas SI dengan luas 122 m² terletak di Desa Cendono Kecamatan Dawe.

        Menurut Pratomo pihaknya (Kantor Pertanahan Kudus) belum dapat menerbitkan Peta Bidang Tanah sebagai produk hasil pengukuran. Karena terdapat ketidakcocokan antara data fisik dengan data yuridis. Secara fisik, bidang tanah tersebut merupakan sebagian dari Pasar Piji namun secara yuridis, berkas pengajuan atas nama perorangan (Kuswantoro).

        Kantor Pertanahan telah mengirimkan surat nomor 157/100.1-33.19 /IV/2018 tanggal 5 April 2018 perihal permintaan keterangan ke BPPKAD yang kemudian ditindaklanjuti dengan membuat Berita Acara Kesepakatan Koordinasi Penyelesaian  Permasalahan Pasar Pji di Desa Cendono Kecamatan Dawe Kudus yang intinya berisi tentang:

A. Kepala Dinas Perdagangan bertindak dan untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus bersedia melakukan sewa tanah sesuai luas tanah setelah terbit sertipikat atas nama Ir Kuswantoro

B. Pedagang tetap menempati/berdagang di atas sebagian tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kudus Eks sertipikat Hak Milik 650 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ( sebanyak 6 kios) dan

C. Apabila  Kuswantoro bermaksud menjual tanah C, 1392 diharuskan menjual kepada Pemerintah Kabupaten Kudus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku Atas hal  tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kudus mohon penjelasan berupa surat keterangan dari Kepala BPPKAD mengenai bidang tanah dimaksud merupakan aset Pemerintah Daerah atau bukan. Guna menindaklanjuti permohanan pensertipikatan atas nama  Kuswantoro.(sup)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button