Kudus

Terbuka Lowongan Wakil Bupati Kudus Kasus Lama Jangan Diulangi

Kudus, Dupanews.id – Sejak Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kudus Hartopo dilantik menjadi Bupati Kudus periode 2021 – 2023. Per Jumat (9/4/2021) maka terbuka lowongan jabatan wakil bupati (Wabup). Sebab, sebelum menjadi Plt, status Hartopo adalah Wabup. Sedang Bupati Kudus Tamzil. Namun belum lama “menikmati” jabatan bupati, Tamzil terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK). Maka Hartopo diangkat sebagai Plt.


Untuk mengisi lowongan jabatan Wabup tersebut merujuk pada Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Jo Peraturan Pemerintah (PP) tahun 2018
Pada Pasal 176 ayat (1) UU Pilkada, disebutkan bila Wabup berhenti karena berhalangan tetap, pengisian Wabup dilakukan melalui mekanisme pemilihan DPRD berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung. Partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan dua orang calon Wakil Bupati kepada DPRD melalui Bupati untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD ( ayat 2).

Baca Juga : Apel Pagi Pasca Dilantik Jadi Bupati Kudus, HM Hartopo Ajak ASN Jangan Berdiam Diri di Tengah Pandemi


Proses pemilihan Wabup telah diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten dan Kota.
Pemilihan diselenggarakan dalam rapat paripurna DPRD dan hasil pemilihannya ditetapkan dengan keputusan DPRD . Kemudian pimpinan DPRD mengumumkan pengangkatan Wabup baru dan menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Wabup kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur.


Sebelumnya pengaturan pengisian Wabup berdasar Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali kota menjadi Undang-Undang mengatur soal tata cara pergantian wakil gubernur ini sudah dicabut atau dihapus dan diganti pengaturannya dalam UU Pilkada.
Di masa jabatan Bupati Kudus di tangan Musthofa ( periode 2013-2018) pada awalnya jabatan Wabup dipegang Abdul Hamid. Namun pada 16 Januari 2015 Wabup ini meninggal. Selama 18 bulan ke depan sejak yang bersangkutan meninggal, pihak Bupati (Musthofa) dan DPRD sesuai peraturan perundangan yang berlaku wajib mengajukan usulan calon penggantinya. Jika melebihi batas waktunya dinyatakan kadaluwarsa.


Ternyata Bupati Musthofa dan pimpinan DPRD tidak melakukan mekanisme yang berlaku, sehingga dinyatakan kadaluwarsa. Musthofa dalam mengarungi sisa waktu menjalankan tugas sebagai orang nomor satu di Kota Kretek, tanpa didampingi wakil bupati.
Padahal Wakil kepala daerah (wakil Bupati) punya kedudukan setara dengan kepala daerah(bupati) dalam menjalankan roda pemerintahan. Terkecuali dalam penentuan kebijakan. Maka peran wakil kepala daerah sangat penting. Oleh karenanya dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wabup. Maka kepala daerah wajib menunjuk seseorang untuk mengisi jabatan wakil kepala daerah sesuai dengan mekanisme peraturan perundang undangan yang berlaku,(Sup)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button