KudusSosial

Gedoeng Rakjat Taman Bujana Direnovasi Atau Diganti Hotel

Kudus, Dupanews.id – Berpijak pada pernyataan Bupati Kudus Hartopo dan Kepala Dinas Perdagangan setempat Sudiharti, bahwa bekas Gedoeng Rakjat komplek kuliner Taman Bujana  sudah  tua dan rapuh. Dikhawatirkan roboh setiap saat dan menimbulkan korban. Selain itu Gedoeng Rakjat ini bukan katagori cagar budaya, sehingga harus dirobohkan. Diganti dengan gedung megah tiga hingga empat lantai.

Wajah Kota Kretek. Khususnya wajah pusat pemerintahan Kabupaten Kudus yang berhimpitan dengan Gedoeng Rakjat akan berubah menjadi “cantik”. Paling tidak “sumringah”.

ciri khas Gedoeng Rakjat dari sisi barat dan selatan Foto Sup
ciri khas Gedoeng Rakjat dari sisi barat dan selatan Foto Sup

Apalagi di sebelah barat pendopo kabupaten dalam waktu dekat akan dibangun Mal Pelayanan Publik (MPP) dua lantai senilai Rp 9 miliar lebih.  “Pokoknya” banyak sekali nilai lebihnya. Bahkan sudah dioperasikan Citywalk di sebagian ruas Jalan Sunan Kudus dengan biaya Rp 14 miliar lebih.

Sekilas pernyataan tersebut masuk akal. Tetapi jika dirunut dari awal dan berdasarkan data yang bisa dipertanggung jawabkan, maka perlu dikaji ulang- diingatkan tentang  keputusan untuk menggusur Gedoeng Rakjat.

Baca Juga : Taman Bujana Kudus Segera Digusur, Bekas Gedoeng Rakyat Dibangun 1953

Ditengarai lebih kepada “proyek” mengeruk keuntungan belaka. Bukti konkritnya, pembangunan terminal wisata Colo, Trade Center (Pusat Perdagangan) komplek Terminal bus antar kota antar provinsi di Desa Jati Wetan, “gedung” parkir berlantai 3 di Pasar Kliwon, “penggusuran” bekas alun alun kota lama menjadi Taman Menara, Pembangunan Taman di komplek TPA Tanjungrejo, pembangunan taman Tanggulangin, Gedung Wanita Ngasirah dan sebagainya. Berapa puluh miliar atau bahkan lebih dari seratus miliar rupiah uang rakyat yang digunakan untuk membangun proyek proyek tersebut. Tetapi tengok kenyataaannya apakah bangunan bangunan itu sesuai keperuntukan dan kasarnya bangunan itu mangkrak.

Dari penelusuran Dupanews,  pembangunan proyek proyek tersebut tidak melalui sistem dan alur yang benar. Ada salah satu  OPD yang begitu mudahnya dilalui. Padahal OPD inilah yang seharusnya perancang dan penentunya.

Berdasarkan data yang dihimpun Dupanews dari berbagai sumber antara lain menyebutkan, ketika sekitar tahun 1905, komplek Gedoeng Rakjat malahpernah  disewa Maskapai Kereta Api milik orang Belanda. “Di sana ada rel kereta api ke arah selatan – Jalan Achmad Yani kemudian belok menuju Stasiun Kereta Api di Wergu. Itu terdokumentasi secara baik,” ujar Daru Handoyo yang dikenal sebagai penasihat hukum atau advokat, pengacara praktik atu konsultan hukum (Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat)

Lalu berdasarkan “ Risalah Peperiksaan Tanah Negeri jang Dimohon Oentoek Gedoeng Rakjat Kaboepaten Kudus” 1 Agustus 1953 “lahirlah” Gedoeng Rakyat. Dengan  kepanitiaan Wedana Kota Kudus R Soegondo, Asisten Wedana Kota Kudus R Soedarso, Kepala Desa Barongan Ond Kota Koedoes Adenan.      

     

Bangunan atas Gedoeng Rakyat dari sisi timur Foto Sup
Bangunan atas Gedoeng Rakyat dari sisi timur Foto Sup
Baca Juga : Batalkan Penggusuran Gedung Rakyat ( Taman Bujana) Kudus Itu Bukan Tanah Pemkab Kudus

Di risalah tersebut juga tertulis tentang  status sewa dan tariff sewa yang dikenakan kepada pihak pengelola Gedoeng Rakjat. Berdasarkan Keputusan Goebernoer Djawa Tengah No. 9/1/9 tanggal 13 Oktober 1950 besarnya ongkos sewa adalah selayaknya tanah hak yasan Rp. 50.000 dan pajak bumi Rp. 6, yang kemudian oleh panitia dimohonkan hanya dikenakan sewa Rp 10,5 tiap bulannya kepada pihak pengelola.

Sedang lahan yang disewa  Ketoea Panitya Penjelenggara Gedoeng Rakjat Koedoes “ hanya sebagian saja , yaitu 2.000 m2 dari total areal berluas 10.977 m2.  Luasan tanah itu diukur sejak pekarangan (tembok/pagar sebelah selatan Kantor Pengadilan Kudus) ke Gedoeng Rakyat. “ Saya punya bukti hitam di atas putih saat terjadinya persidangan antara Pemda Kudus dengan ahli warisnya tahun 1973. Jika benar Bupati Kudus Hartopo dan Kepala Dinas Perdagangan menyatakan itu tanah milik Pemda, maka di situlah salah satu akar masalah yang seharusnya dibongkar- diluruskan. Mana yang benar- mana yang salah dan bagaimana solusi terbaik. “ tambah Daru Handoyo di rumahnya,  Senin siang  (19/4/2021).

Sedang untuk membongkar tuntas masalah ini, kemungkinan sedikit kerepotan saat untuk menemukan sejumkah ahli waris dan sejumlah pihak yang pernah terlibat langsung, Sebab sebagian diantaranya sudah meninggal dan tidak diketahui alamat-tempat tinggalnya. Dalam sidang pengadilan negeri Kudus, salah satu ahli waris tinggal di Blora. Sedangkan menurut Bib Alwi Tohir  ahli warisnya pernah tinggal di Gresik Jawa Timur.

Dari adanya Maskapai Kereta Api ( 1905),  Gedoeng Rakjat ( 1 Agutus 1953), Bioskup  Ramayana hingga Taman Bujana, merupakan satu alur ceritera, alur sejarah, alur carut marut yang merupakan “jalur panjang” yang tidak bisa dipotong begitu saja. Tepatnya hanya dengan cara mengeksekusi bongkar-ratakan dengan tanah- bangun gedung berlantai tiga  hingga empat.

Mengembalikan pada posisi aslinya- seperti banyak yang dilakukan pemkab/pemkot. Pemprov.  Kota Semarang dengan Kota Lamanya, Provinsi Jateng dengan Candi Borobudurnya, Terbukti sukses untuk menyelamatkan dari kehancuran dan kepunahan benda yang dianggap kuno oleh sementara kalangan.(Sup)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button