KudusSosial

Kasus Pamsimas Desa Lau, Kini Ditangani Pengacara

Kudus, Dupanews.id – Kasus Penyediaan  air minum dan sanitasi berbasis masyarakat  (Pamsimas) Dukuh Pranak Desa Lau  Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus kini ditangani  pengacara/advokat. Setelah kasus ini tidak terselesaikan sejak puluhan warga menggelar unjukrasa di Kantor-Balai Desa Lau 26 Agustus 2021. Dan  aduan kepada Ketua DPRD Kudus,Masan awal Oktober 2021. “ Kami sekarang meminta bantuan pengacara , yaitu  Teguh Santoso untuk menanganinya.  Itu upaya terakhir kami untuk menyelesaikan kasus ini,” tutur Nasikhin, ketua Pansimas baru.Menggantikan ketua lama yang juga dikenal sebagai Kepala Dusun III, Dhiantoro  Teguh Imantoro (DTI) .

Nasikhin dipilih warga dengan mendapat suara mayoritas. Namun sampai dengan Minggu (19/12/2021) belum mendapat pengesahan secara tertulis dari pemerintahan Desa (Pemdes) Lau Sedang DTI tidak berdasarkan pilihan warga, tetapi mengangkat diri sendiri sebagai ketua. “ Kami akan menuntut pertanggung-jawaban hukum kepada DTI dan pemilik tanah yang ditempati untuk pamsismas. Dan sepenuhnya sudah kami serahkan kepada mas Teguh Santoso,”.

Sabtu sore ( 18/12/2021), Teguh Santoso mendatangi rumah keluarga almarhum Sukarman- pemilik tanah yang dijadikan lokasi “tower”pamsimas. Dihadiri ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ketua Rukun Tetangga (RT) dan sejumlah warga.

Teguh Santoso mengajukan pertanyaan kepada keluarga almarhum, antara lain apakah tower pamsimas diperbolehkan dibuka kembali. “ Bisa Pak. Asal  kekurangan pembayaran tanah milik bapak saya sebanyak Rp 8,5 juta  dilunasi lebih dahulu. Begitu pula upah pemasangan pralon Rp 3 juta dan  rekening listrik Rp 2,5 juta. Atau totalnya Rp 14 juta,” ujar Ida, anak dari almarhum Sukarman.

baca juga : Bupati Sabet Gelar Kepala Daerah yang Pertahankan Industri Rokok Kecil di Radar Kudus Award

Sesuai kesepakatan, tanah Sukarman seluas 32 meter persegi untuk lokasi tower pamsimas dibeli dengan harga Rp 18,5 juta. Namun DTI  hanya  memberikan Rp 9,5 juta. Padahal warga-dalam hal ini pelanggan pamsimas yang berjumlah 246 orang  sudah ditarik biaya pembayaran tanah oleh DTI sebesar Rp 5.000/pelanggan dan berlangsung selama 21 bulan. Atau uang tunai yang terkumpul Rp 25,8 juta. Tapi sisa uang Rp 14,3 juta hingga sekarang tidak diketahui raib ke mana. “Sampai sekarang bentuk pertanggung-jawaban organisasi dan keuangan dari saudara DTI belum/tidak ada. “ ujar Nasikhin.

Teguh Santoso lalu  menawarkan, kekurangan  biaya pembayaran tanah akan diangsur sekitar lima bulan, yang sumber biayanya diambilkan dari sisa lebih dari iuran pelanggan pamsimas yang berdasarkan hitungan sementara mencapai Rp 1,9 juta. Namun Ida tetap bersikukuh tidak mau menerima dan tetap harus dibayar tunai.

Kepada Dupanews, Teguh memberikan kutipan pasal 408 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) : barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum; menghancurkan, merusakkan, atau membikin tak dapat dipakai bangunan-bangunan kereta api, trem, telegram, telepon atau listrik, atau bangunan saluran gas, air atau saluran yang digunakan untuk keperluan umum diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Keluarga almarhum Sukarman sempat menyegel pamsimas ;  denganvmenempelkan selembar kertas yang bertuliskan : Pengumuman ; Kepada Pengelola / Pengguna Pamsimas

Kami atas nama pemilik tanah / hak tanah  yang diduduki sumur Pamsimas mohon maaf yang sebesar- besarnya  bahwa air Pamsimas tidak kami ijinkan untuk dialirkan ke pengguna sebelum  :  Hak pemilih tanah diselesaikan senilai Rp 8.500.000 dan penggantian upah kerja Bapak Sukarman ( almarhum ) dan penggantian  PLN senilai Rp 5.000.000. Atau totalnya Rp 14.000.000,.      Kemudian  ditanda-tangani  pemilik tanah Parsih dan Ida serta Ketua RT Jumadi.

Dana talangan

Dalam pertemuan di rumah keluarga Sukarman, juga sempat terungkap, Kepala Desa (Kades) Lau , Rawuh Hadiyanto, sempat mengeluarkan dana segar sekitar Rp 26- 28 juta untuk pembelian mesin dan suku cadang lainnya, sehingga pamsimas Dukuh Pranak  sudah  bisa dioperasikan lagi.

Namun di saat seluruh pelanggan pamsimas mulai nicil seneng, karena sebentar lagi bisa menikmati kucuran air, yang biayanya lebih murah dari air dari Perusahaan Daerah Air Minum Daerah (PDAM) Kudus. Mendadak pemilik tanah menyegelnya, sehingga gagalah air pamsimas itu mengalir ke pelanggan.

Selaku Kades,  sebenarnya memiliki “kekuasaan” untuk menyelesaikan kasus ini. Misalnya menyangkut kekurangan pembayaran tanah milik keluarga Sukarman sebesar Rp 14 juta, yang bisa diambilkan dari kas desa. Hingga menindak tegas terhadap Kadus 3 DTI.

Sedang Camat Dawe belum/tidak ikut menyelesaikan masalah ini. Termasuk Ketua DPRD Kudus Masan yang belum pernah pula nongol di lapangan  untuk melihat sesungguhnya kasus pamsimas Dukuh Pranak Desa Lau.

Langkah hukum yang ditempuh warga saat ini, merupakan cermin dari kegagalan aparat pemerintahan desa, kecamatan, pemerintah kabupaten hingga DPRD yang  tidak serius apalagi profesional menangani kasus pamsimas tersebut.

Langkah hukum butuh waktu panjang dan biaya yang tidak sedikit. Sementara kebutuhan air adalah kebutuhan mendasar sehari hari bagi warga. Empat pamsimas lain yang berada di Desa Lau dan sudah berjalan cukup lama,  ternyata sampai sekarang tetap berjalan dengan baik/normal. (Sup)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button