KesehatanKudus

Kunjungan Kerjadari DPR RI, Hartopo Bahas Soal Industri Hasil Tembakau

KUDUS, Dupanews.id – Pemerintah Kabupaten Kudus menerima Kunjungan Kerja dari Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dan Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan (PK). Bupati Kudus H.M. Hartopo didampingi Sekda Kudus, para Asisten Sekda, serta para pejabat menyambut Fathan Subchi dan Primanto Bhakti di gedung Graha Mustika Getas Pejaten, Jumat (23/4).

Turut Hadir dalam kunjungan tersebut Direktur Dana Transfer Umum, Kasubdit Dana Desa, Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak Jateng I, Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Tengah, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau yang mewakili, Plh. Kakanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Semarang, Kepala KPPN Kudus, serta Kepala KPPBC Type Madya Cukai Kudus.

Pada kesempatan itu, Hartopo menyampaikan beberapa hal terkait Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Kudus. Sampai dengan tahun 2020 terdapat 66 unit perusahaan telah memiliki Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT).

“Mengenai penerimaan DBHCHT tahun 2020 terdapat alokasi sebesar Rp. 143.277.291.868 dengan Silpa tahun 2019 sebesar Rp. 56.298.827.052, dengan demikian total menjadi Rp. 199.567.118.920,” jelas Hartopo.

Lebih lanjut Hartopo menguraikan saat ini dana yang terpakai sebesar Rp. 151.137.012.077 sehingga ada sisa Silpa sebesar Rp. 48.430.106.843. untuk alokasi tahun 2021, ia menyebut sebesar Rp. 155.532.486.000
“Ditambah dengan Silpa tahun 2020, anggaran DBHCHT tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 203. 962.592.000,” sambungnya.

Terkait masalah penggunaan dana tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 206/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBHCHT terbatas 3 bidang kegiatan penggunaanya, Hartopo menyatakan kesejahteraan masyarakat hanya sebesar 50%.
“Hal itu meliputi pelatihan ketrampilan, modal bagi buruh rokok dan buruh tani serta pemberian BLT buruh rokok yang tidak masuk DTKS, Penegakan hukum, serta Kesehatan,” terangnya.

Permasalahannya, Hartopo menegaskan, di tahun 2021 DBHCHT tidak bisa dianggarkan untuk infrastruktur sehingga setiap tahun selalu ada Silpa karena tak ada serapan anggaran sementara alokasi Kudus termasuk tinggi.

Baca Juga : Bupati Hartopo: Selama Ramadhan, Prokes Tidak Boleh Lengah

Untuk menjawab permasalahan tersebut, pihaknya mencoba membuat usulan penggunaan DBHCHT seperti semula di tahun 2016 agar penggunaanya lebih fleksibel.

“Kami sudah mengirim surat usulan pada Menkeu RI, sudah disetujui namun pupus ditengah jalan. Menkeu RI melalui Dirjen Perimbangan Keuangan telah membalas surat kami dengan tetap mengikuti aturan yang berlaku saat ini,” tandasnya.

Sehingga, melalui kunjungan ini Hartopo meminta kebijakan khusus dalam penggunaan DBHCHT.

“Kami mohon kebijakan khusus untuk kabupaten Kudus, mengingat Kudus adalah daerah penghasil cukai terbesar se-Jawa Tengah,” pungkas Hartopo. (Hs)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button