KudusSosial

Satpol PP Kudus Digelontor Rp 50 Miliar ? Itu Hitung Hitungannya

Kudus, Dupanews – Kepala Satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kabupaten Kudus Djati Solechah menyatakan pihaknya sampai sekarang tidak tahu menahu tentang dana Rp 50 miliar yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) 2021. “: Itu hitung-hitungan Peraturan Menteri Keuangan( Permenkeu) nya, Tapi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD ) Kabupaten Kudus  tahun angaran (TA) . 2021 ini belum direalisir, karena sudah ditetapkan pada bulan Desember ‘2021. Dan sementara ini  anggarannya hanya Rp 150 juta “ tuturnya ketika dihubungi Dupanews , Jumat (26/2/2021)

            Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus Gatot Sugeng Wibowo di sela-sela “ngopi bareng”. Kementerian Keuangan di Kafe Bea Cukai Kudus, Kamis(25/2/2012) memperkirakan anggaran untuk pemberantasan barang kena cukai ilegal yang dimiliki Satpol PP Kudus tahun ini mencapai Rp50-an miliar. Pasalnya, selain mendapatkan alokasi sebesar Rp155 miliar. Masih ada sisa lebih penganggaran tahun sebelumnya berkisar Rp50 miliar sehingga totalnya berkisar Rp200 miliar (Antara)

            Djati Solechah menambahkan : dana Rp 150 juta tersebut  untuk : – Operasi Pemberantasan Pita Cukai Palsu dan/ Ilegal . Pengumpulan informasi Cukai Ilegal.

“: Kebenaran informasi / jawaban saya bisa dikroscek / klarifikasi ke Bappeda atau Bag. Perekonomian selaku Sekretariat pengaturan DBHCHT Kab. Kudus.

            Menurut Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kudus. Eko Jumartono yang dihubungi terpisah tahun ini(2021) rencana mendapat DBHCHT Rp  155 miliaran dan sisa tahun lalu (2020)  sekitar Rp 48 miliar,”  Di APBD  2021 belum berubah. Paling besar di  Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) untuk kesehatan, Lalu  RSUD, PUPR dan Naker. Satpol  PP di APBD awal 2021 belum ada.” tuturnya. Porsi anggaran dari DBHCHTuntuk Satpol PP di bidang penegakan hukum cukup besar dibanding tahun sebelumnya. karena tahun ini mencapai 25 persen dari total DBHCHT yang diterima masing-masing kabupaten/kota”. Untuk itu, perannya harus dimaksimalkan,” tegas Gatot Sugeng Wibowo.(sup)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button