KudusSosial

Kepala Desa Besito dan Ketua PTSL Disomasi, Terkait ‘Tanah Wakaf’

Kudus, Dupannews.id – Kepala Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus per 23 Juli 2021 disomasi Sukis Jiwantomo selaku kuasa hukum dari Ali Ihsan (80) penduduk Desa Besito RT. 02 / 03 . Terkait dengan permohonan salah satu warga desa setempat untuk memproses tanah pekarangan yang tercatat di dala Buku C Desa Besito menjadi sertifikat tanah hak milik melalui program nasional agraria( Prona)/ Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap( PTSL).


Namun kapasitas Pemohon Hak tersebut bukanlah merupakan pemilik dan satu-satu nya kerabat ataupun ahli waris dari Sarmidi. Jadi jelas pemohonan hak/ penyertifikatan atas tanah tersebut adalah tidak sah dan melawan hokum”. Oleh karena itu kami mendesak kepada Saudara selaku Ketua Panitia PTSL dan Kepala Desa Besito selaku pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan PTSL di desa Besito agar segera menghentikan/mencabut proses permohonan hak/penyertifikatan atas tanah tersebut.

Bila saudara tidak mengindahkan surat ini, maka dengan berat hati kami terpaksa melakukan tindakan dengan ketentuan yang berlaku, tegas Sukis Jiwantomo Ia menambahkan berdasarkan keterangan dari kliennya pernah hidup sesorang di desa Besito bersama Sarmidi yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaan nya dengan meninggalkan sebidang tanah pekarangan. Seperti tercatat pada buku C desa Besito nomor 1222, OS. Kelas D III. Luas 450M2 atas nama Sarmidi.

baca juga : Lomba UP2K, Upaya Dongkrak Ekonomi Ketika Pandemi


Menurut hasil penelusuran Dupanews, kasus tanah ini diisukan akan diwakafkan Tapi melihat tanah tersebut cukup strategis ( di tepi jalan desa) dan nilai jualnya bisa laku paling tidak Rp 300 juta. Diduga ada yang sengaja “memainkan” isu tersebut untuk kepentingan /keuntungan pribadi. Juga sempat pula warga setempat diajak gotong royong membersihkan tanah kosong yang kiri kanannya sudah tertutup dinding tembok warga. Sedang di bagian belakang masih berupa pagar seng dan tumbuhan, sebagai pembatas tanah milik Sarmidi .

PTSL adalah program serentak yang dilaksanakan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan hak atas suatu tanah milik masyarakat secara gratis. Adapun syarat-syarat pengajuan PTSL adalah sebagai berikut:
1. Kartu keluarga dan kartu identitas berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk).
2. Surat permohonan pengajuan peserta PTSL.
3. Pemasangan tanda batas tanah yang telah disepakati dengan pemilik tanah yang berbatasan.
4. Bukti surat tanah (Letter C, Akta Jual Beli, Akta hibah atau berita acara kesaksian).
5. Bukti setor dan BPHTB dan PPh (kecuali bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dibebaskan dari keduanya). (Sup)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button